Permudah Penyaluran BLT, Mendes Minta Pemerintah Desa Data Warga Tak Punya KTP

Foto; net, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Centralnews – Jakarta, Untuk mempermudah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta pemerintah desa melakukan pendataan warganya tak hanya bagi mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurutnya, warga yang paling terlantar di desa saat ini justru adalah mereka dengan kategori tak memiliki KTP. Atas hal tersebut warga yang belum atau tidak memiliki KTP juga perlu didata.

“Mereka paling telantar karena nama mereka tidak pernah tercantum di mana-mana. Nah, di sinilah peran desa, harus betul-betul menyelesaikan masalah ini,” kata Halim, dalam webinar dikutip dari Kompas.com,  Kamis (12/8/2021).

Lebih lanjut, di masa pandemi semua orang perlu mendapatkan bantuan yang disalurkan pemerintah, termasuk mereka yang tidak memiliki KTP. Asalakan, warga tersebut harus benar-benar diyakini merupakan orang yang telah tinggal atau berdomisili di desa itu. Hal ini lantaran warga yang tidak memiliki KTP tersebut jelas berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial lantaran data dirinya tidak tercantum dalam desa tersebut.

Pendataan itu, kata dia, harus berbasis di tingkat RT dan dilakukan oleh relawan Covid-19 yang juga berasal dari RT tersebut. Ia mengatakan, relawan desa Lawan Covid-19 itu harus berjumlah minimal tiga orang dalam tujuan mencapai kebenaran bersama saat melakukan pendataan warga.

Loading...

Ini diperlukan untuk lebih meyakinkan. Misalnya, kalau satu orang mengatakan orang yang tidak ber-KTP atau si A itu layak menerima BLT karena kehilangan mata pencaharian, kemudian si B meragukan, dan si C juga masih belum yakin, maka masih harus didiskusikan cukup panjang.

“Tapi kalau sudah tiga orang sudah mengatakan sama kesimpulannya bahwa orang itu layak, maka kebenarannya bukan hanya dari satu orang,” ucap dia.

Pendataan warga desa, tambahnya, harus betul-betul dimaksimalkan lantaran merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo terkait penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak pandemi. Menurut dia, upaya-upaya ini juga dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di desa dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

“Inilah yang kemudian kita betul-betul berupaya terus. Pertama untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jangan lagi masyarakat desa dijadikan objek pembangunan,” ujar dia.  (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here