Erick Thohir Tegas Tak Mentoleransi Tindakan Korupsi di Ligkungan BUMN

Foto: net, Menteri BUMN Erick Thohir

Centralnews – Jakarta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN mendukung penuh dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Perum Perindo.

Kasus korupsi terkait pengelolaan keuangan dan usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) pada 2016-2019 diharapkan bisa segera tuntas. Menurutnya, hal itu agar agar citra perusahaan BUMN itu bisa kembali positif. Erick menjelaskan sejak menjadi Menteri BUMN, dirinya terus menekankan pentingnya penerapan core value AKHLAK di Kementerian dan seluruh perusahaan BUMN.

“Kasus Perum Perindo merupakan kasus lama, sebelum saya menjabat, karena itu saya mendorong semaksimal mungkin agar kasus ini tuntas dan direksi-direksi yang mengetahui terlibat, siap mempertanggungjawabkan,” kata dia dalam siaran pers dikutip dari detikfinance, Rabu (25/8/2021).

Untuk memberikan edukasi dan pengawasan keuangan Negara, Erick mengaku terus melibatkan lembaga pengawasan keuangan pemerintah, seperti BPKP, BPK dan Kejaksaan Agung serta KPK.

“Kasus Perum Perindo di tahun 2017 diharapkan bisa selesai secepatnya. Hal itu penting bagi Perum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga mensejahterakan nelayan kita,” tambah dia.

Loading...

Masih mengutip dari detikfinance, pihak Kejagung menjelaskan kasus ini terjadi pada 2017 ketika perusahaan menerbitkan medium term notes (MTN) atau utang jangka menengah untuk mendapatkan dana dari jualan prospek penangkapan ikan. Saat itu berhasil dikumpulkan Rp 200 miliar.

Dana hasil MTN itu digunakan untuk modal kerja perdagangan dan menimbulkan masalah kontrol transaksi yang lemah. Transaksi terus berjalan, meskipun mitra Perum Perindo yang terlibat terindikasi kredit macet. Kontrol lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati menjadikan perdagangan mengalami keterlambatan perputaran modal. Sehingga menjadi piutang macet dengan total nilai sebesar Rp 181.196.173.783.

“Kalau ada karyawan BUMN yang mengetahui indikasi korupsi, lapor saya! Saya tegas, tidak mentoleransi dan tidak kompromi terhadap praktik korupsi di lingkungan BUMN,” ujarnya. (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here