MALILI, TEKAPE.co — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menargetkan pembangunan yang lebih merata dan berdampak langsung bagi masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp2,3 triliun.
Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 dilakukan oleh Wakil Bupati Luwu Timur, Hj Puspawati Husler, kepada Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD, Senin (27/10/2025).
Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Hj Harisah Suharjo, anggota dewan, serta seluruh jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Puspawati menyebutkan, struktur APBD Luwu Timur 2026 terdiri atas pendapatan sebesar Rp2,307 triliun, belanja Rp2,363 triliun, dan pembiayaan netto Rp56,03 miliar.
“APBD 2026 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja. Setiap program diarahkan pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026 dan diselaraskan dengan RPJMD 2025–2030,” ujar Puspawati.
Ia menambahkan, kebijakan anggaran tahun depan akan difokuskan pada peningkatan layanan dasar publik, penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur ekonomi, serta tata kelola pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
Puspawati juga merinci enam fokus utama pembangunan daerah dalam rancangan APBD tersebut, antara lain peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi inklusif, pemantapan infrastruktur dan akses antarwilayah, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Luwu Timur,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk berperan aktif dalam proses pembahasan APBD agar seluruh program yang direncanakan dapat terealisasi sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
“Kami minta semua kepala SKPD mengikuti tahapan pembahasan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan semangat kebersamaan,” pesan Puspawati.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ober Datte berlangsung lancar dan menjadi awal dari proses pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Ober menegaskan DPRD akan mengawal ketat agar APBD 2026 berjalan sesuai prinsip efisiensi dan kepentingan publik.
“Kami akan memastikan pembahasan APBD berlangsung transparan dan akuntabel, demi menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Ober. (*)
