PALU, TEKAPE.co – Bupati Morowali Utara (Morut), Delis Julkarson Hehi, menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang diselenggarakan pada Kamis, 10 Juli 2025, di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Forum strategis ini dihadiri oleh para kepala daerah se-Sulawesi dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai.
Dalam arahannya, AHY menekankan pentingnya menjadikan tata ruang yang berkeadilan sebagai fondasi pembangunan infrastruktur di kawasan Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kita ingin membangun infrastruktur yang mengejar pertumbuhan, tetapi tidak melupakan keadilan dan keberlanjutan. Semua daerah harus mendapat manfaat tanpa merusak alam,” ujar AHY dalam sesi pernyataan resmi.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyoroti ketimpangan infrastruktur di Pulau Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang besar belum dibarengi dengan pemerataan pembangunan.
“Tantangan kita bukan pada potensi, tapi bagaimana mempercepat pemerataan infrastruktur,” ungkap Anwar.
Ia berharap forum ini menghasilkan resolusi konkret yang menyeimbangkan antara investasi, perlindungan tata ruang, dan pembangunan berkelanjutan.
Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, yang hadir didampingi Kepala Kantor Pertanahan Morowali Utara, Andi Reza Fitrian Eru Setiawan, S.H., M.H., serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut.
“Kami berkomitmen mendukung pembangunan wilayah Sulawesi yang berbasis pada tata ruang berkeadilan dan berkelanjutan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah, menyelaraskan kebijakan pembangunan, serta mendorong sinergi antar-pemerintah demi terciptanya pembangunan yang adil, merata, dan berwawasan lingkungan di Pulau Sulawesi. (Mcdd/ Ryo/BobNH/Apr)
