CJH Palopo Geruduk DPRD, Protes Kuota Haji 2026 Dihapus

Ketua DPRD Palopo, Darwis, menerima aspirasi calon jemaah haji dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Palopo, Kamis (13/11/2025). (ist)

PALOPO, TEKAPE.co – Puluhan calon jemaah haji (CJH) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, mendatangi kantor DPRD setempat pada Kamis (13/11/2025).

Mereka menuntut kejelasan kabar bahwa Palopo tidak mendapat jatah pemberangkatan haji pada 2026.

Rombongan jemaah tiba di Gedung DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, sekitar pukul 09.50 Wita.

BACA JUGA: Sekda Luwu Timur Berganti, Bupati Irwan Lantik 20-an Pejabat Eselon II

Mereka kemudian menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua DPRD Palopo, Darwis, dan sejumlah anggota dewan.

“Kami datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi calon jamaah haji yang sudah siap berangkat tahun 2026,” kata Mustakim, salah satu perwakilan CJH.

Mustakim menjelaskan, keresahan para jemaah muncul setelah beredar kabar bahwa Palopo tidak kebagian kuota haji.

BACA JUGA: Kuota Haji Nol untuk Palopo, Korban Sistem Antrean Faktual

Padahal, sebagian besar dari mereka sudah melengkapi seluruh administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

“Kami berharap DPRD memperjuangkan aspirasi ini sampai ke provinsi bahkan ke pusat, agar Palopo tetap mendapatkan kuota seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ketua DPRD Palopo, Darwis, mengaku heran dengan kabar tersebut.

Ia menilai ketiadaan kuota untuk Palopo tahun depan tidak masuk akal dan berjanji akan segera mengklarifikasinya ke Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulsel.

“Katanya kuota Palopo nol, ini yang akan kami pastikan. Kami tidak yakin ada daerah yang benar-benar dihapus kuotanya,” kata Darwis.

Ia menambahkan, kuota haji Sulsel tahun 2026 justru mengalami peningkatan sekitar 2.000 orang. Karena itu, menurutnya, pembagian kuota seharusnya berpedoman pada asas pemerataan dan keadilan.

“Kalau ada penambahan dua ribu, mestinya semua kabupaten dan kota juga mendapat tambahan, bukan malah dihapus,” ujarnya.

:Negara ini menjunjung asas pemerataan dan keadilan, jangan sampai prinsip itu hilang,” imbuh Darwis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *