JAKARTA, TEKAPE.co – DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak mengorbankan program penyerapan tenaga kerja di tengah kebijakan efisiensi anggaran dalam Rancangan APBD 2026.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menegaskan bahwa pengurangan anggaran tak boleh berdampak pada program-program yang menyentuh langsung kesejahteraan warga.
Menurutnya, menekan angka pengangguran harus tetap menjadi prioritas utama.
“Kami banyak menerima keluhan dari anak-anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan,” kata Jupiter di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka di Ibu Kota mencapai 6,18 persen, atau setara 336 ribu jiwa.
Angka itu menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar lebih serius mendorong penciptaan lapangan kerja.
Jupiter mengingatkan, efisiensi anggaran jangan sampai memangkas program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia menilai, justru di masa pengetatan fiskal, pemerintah perlu memastikan program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan warga tetap berjalan optimal.
“Penurunan anggaran seharusnya tidak mengorbankan upaya membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Salah satu perhatian DPRD adalah pemangkasan pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta yang turun dari Rp443,3 miliar menjadi Rp379,3 miliar, berkurang sekitar Rp64 miliar dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh pengurangan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Efisiensi terbesar terjadi di lingkungan Dinas Nakertransgi dengan pengurangan sekitar Rp34,1 miliar, sementara Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masing-masing berkurang lebih dari Rp3,9 miliar.
Meski demikian, Dinas Nakertransgi memastikan sejumlah program strategis tetap dipertahankan.
Antara lain, program tenaga kerja mandiri, pelatihan keterampilan kerja reguler dan mobile training unit (MTU), pelatihan SIM A, satuan pengamanan, peningkatan produktivitas, hingga penyelenggaraan bursa kerja.
Tahun depan, program pembentukan tenaga kerja mandiri menargetkan 3.580 peserta dengan anggaran sekitar Rp14,7 miliar.
Sementara pelatihan keterampilan kerja dan MTU menjangkau lebih dari 7.000 peserta dengan alokasi Rp64,3 miliar.
Dinas juga akan menggelar 13 kali pameran bursa kerja di lima kota dan satu kabupaten dengan anggaran Rp9,3 miliar, serta memperluas program pemagangan di lima wilayah dengan anggaran Rp3 miliar per wilayah.
Selain sektor ketenagakerjaan, Pemprov juga tetap melanjutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sejumlah gedung milik pemerintah daerah sebagai bagian dari program efisiensi energi.
Dengan berbagai program tersebut, DPRD DKI berharap pemerintah tetap fokus memperluas kesempatan kerja bagi warga Jakarta dan memastikan kebijakan efisiensi tidak menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ron)
