MALILI, TEKAPE.co — Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Burau yang disebut sudah dua tahun tidak tersentuh pengaspalan.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi GPR, Sarkawi Hamid, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (12/11/2025).
Menurut Sarkawi, sejumlah ruas jalan di Kecamatan Burau hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, padahal telah berulang kali diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan reses anggota dewan.
“Burau ini sudah dua tahun tidak tersentuh dengan pengaspalan. Mohon maaf Ibu Wakil Bupati, ini sudah dua tahun kami menunggu. Padahal jalan ini dilalui masyarakat setiap hari,” ujar Sarkawi di hadapan pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
Sarkawi mencontohkan ruas jalan poros Benteng–Apala yang sudah dua kali tertunda dalam mata anggaran.
Jalan tersebut, katanya, melewati ratusan hektare sawah penduduk dan menjadi penghubung antara Desa Benteng di Kecamatan Burau dan Desa Balobalo di Kecamatan Wotu.
“Jalan ini sudah berkali-kali kami usulkan. Saat hujan turun, kembali jadi kubangan. Satu-satunya solusi adalah diaspal atau dibeton. Tapi jangankan dibeton, diaspal pun belum,” tegasnya.
Tak hanya itu, Sarkawi juga menyinggung penundaan proyek ruas Balobalo–Tabarano–Kawata, yang sudah dua tahun tertunda meski status lahannya telah dibebaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi GPR juga menyoroti sejumlah proyek besar dalam rancangan APBD 2026, seperti pembangunan gerbang monumental dan pelebaran jalan nasional poros Atue–Malili yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Fraksi GPR menilai, alokasi anggaran besar untuk proyek-proyek tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak masyarakat di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih sangat tertinggal.
“Kita jangan hanya fokus pada proyek yang besar-besar dan monumental. Burau, Tabarano, dan banyak wilayah lain masih menunggu perhatian,” tegas Sarkawi.
Selain menyoroti infrastruktur, Fraksi GPR juga meminta pemerintah menambah jumlah penerima Kartu Lansia, memperjelas skema pupuk gratis, dan memastikan penyertaan modal Perseroda LTG dilakukan dengan transparan dan bertahap. (*)
